Sidang PHPU di MK: Pemeriksaan Alat Bukti Berkas Administrasi Pencalonan Masuki Tahap Krusial

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi kembali bergulir dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli serta pengesahan alat bukti tambahan dari pihak pemohon dan termohon.

Fokus perdebatan dalam persidangan kali ini menitikberatkan pada validitas prosedur verifikasi dokumen administrasi pencalonan yang disahkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat.

Pendalaman Bukti Dokumen

Kuasa hukum pemohon mengajukan sejumlah dokumen pembanding terkait keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri dan kepatuhan terhadap rentang waktu pengumuman berkas publik.

Sementara itu, pihak penyelenggara pemilu melalui tim advokasi hukum menyatakan bahwa seluruh tahapan penerimaan berkas telah memedomani regulasi teknis yang berkekuatan hukum tetap.

Peradilan konstitusi bertugas menegakkan keadilan substantif dengan berpijak pada alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan secara hukum materiil.

Majelis hakim memberikan waktu 24 jam bagi para pihak untuk melengkapi berkas kesimpulan sebelum hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).