Rocky Gerung Resmi Dilantik Jadi Anggota Wantimpres di Istana Negara: Tegaskan Nalar Kritis Tak Akan Tumpul dan Siap Kawal Kebijakan

Dinamika politik nasional mencatatkan peristiwa bersejarah setelah akademisi, filsuf, dan pengamat politik Rocky Gerung resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan khidmat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pelantikan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Kehadiran figur yang selama bertahun-tahun dikenal publik sebagai salah satu pengkritik paling tajam, vokal, dan tanpa kompromi terhadap kekuasaan negara tersebut sontak menjadi episentrum perhatian ratusan wartawan dan sorotan utama media nasional. Datang memenuhi undangan pelantikan kenegaraan, Rocky hadir dengan busana resmi setelan jas gelap lengkap dengan kopiah hitam, kacamata, dan dasi formal.

Sesi Doorstop Istana dan Penegasan Nalar Kritis

Usai rampungnya prosesi pengucapan sumpah jabatan di hadapan Kepala Negara, Rocky Gerung langsung dikerumuni puluhan jurnalis di lorong peliputan doorstop Istana Negara. Menanggapi pertanyaan tajam awak media mengenai keputusannya bersedia masuk ke dalam lembaga penasihat kepresidenan, Rocky memberikan penjelasan filosofis yang lugas dan berbobot.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam jajaran Wantimpres bukanlah bentuk penjinakan nalar kritis atau peleburan idealisme ke dalam lingkar kekuasaan. Baginya, langkah ini adalah reposisi metodologis pertarungan gagasan secara konkret dari luar ke dalam ruang deliberasi kebijakan.

“Saya hanya berpindah posisi secara teknis, dari yang tadinya berada di luar pagar kini berada di dalam lingkar pertimbangan langsung Presiden. Sikap dasar, kejujuran intelektual, dan nalar kritis saya tidak akan pernah tumpul. Prinsip saya tetap konsisten, yakni melakukan radical break terhadap kekeliruan tata kelola dan penyimpangan kebijakan publik,” tegas Rocky di hadapan puluhan mikrofon media televisi, radio, dan portal berita daring nasional.

Mandat Etis dan Pengawasan Ekses Kebijakan

Rocky menggarisbawahi bahwa mandat utama Dewan Pertimbangan Presiden berdiri di ranah etis dan moral konstitusional, bukan eksekusi teknis birokrasi kementerian. Tugas mulia dewan penasihat adalah mengingatkan arah haluan republik agar senantiasa berpegang teguh pada kepentingan rakyat banyak dan cita-cita keadilan sosial.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya secara khusus meminta anggota Wantimpres untuk tidak bersikap ABS (Asal Bapak Senang). Sebaliknya, Presiden menghendaki telaah kritis objektif, termasuk keberanian untuk memetakan secara gamblang ekses-ekses atau dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah.

“Presiden meminta kami melihat ekses-ekses dari setiap kebijakan yang diambil. Ada perbedaan mendasar antara sekadar mencari-cari kesalahan dengan bersikap kritis yang bertanggung jawab. Wantimpres hadir untuk menyuplai nalar sehat, telaah tajam, dan pertimbangan objektif demi memastikan kebijakan negara tidak menindas rasa keadilan masyarakat,” paparnya menambahkan.

Saya berpindah posisi dari luar ke dalam bukan untuk memuji kekuasaan, melainkan untuk menjaga agar nalar kritis tetap hidup di jantung pengambilan keputusan tertinggi negara.

Struktur Dewan dan Dialektika Inklusif

Dalam susunan keanggotaan Wantimpres berdasarkan Keppres 107/P Tahun 2026, dewan dipimpin oleh Pratikno sebagai Ketua merangkap Anggota, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, serta Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap Anggota. Jajaran dewan turut diperkuat oleh 26 tokoh bangsa lintas disiplin ilmu, ulama, dan purnawirawan senior seperti Dr. Sinta Nuriyah Wahid, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Chairul Tanjung, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, hingga pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis.

Pengamat komunikasi politik dan tata kelola pemerintahan menilai langkah Presiden Prabowo merekrut Rocky Gerung ke dalam lembaga penasihat resmi merupakan strategi inklusi deliberatif yang berani. Keberadaan sosok pembantah di lingkar inti presiden menjadi jaminan terbangunnya mekanisme penyeimbang internal (internal check and balance), menghindarkan para pembuat kebijakan dari ilusi kesepakatan semu (echo chamber), serta mengukuhkan komitmen penguatan demokrasi substansial di Indonesia.