Pansus DPR dan Kemenkumham Kebut Harmonisasi RUU Pembaruan KUHAP untuk Perkuat Prinsip Restorative Justice

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung memulai babak akhir harmonisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) baru guna menggantikan regulasi warisan era 1981 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kompleksitas tindak pidana modern.

Fokus utama dalam pembaruan regulasi prosedural ini adalah memperkokoh hak asasi manusia tersangka dan korban, memperjelas batas kewenangan aparat penegak hukum, serta melembagakan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pilar penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk delik-delik tertentu.

“Pembaruan KUHAP ini adalah ikhtiar bersejarah melengkapi berlakunya KUHP materiil baru. Hukum acara pidana kita harus menjamin kepastian proses, menghormati asas praduga tak bersalah, dan mencegah terjadinya kriminalisasi sewenang-wenang,” tegas Ketua Pansus DPR di Senayan.

Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Salah satu terobosan paling progresif dalam draf terbaru adalah pengenalan institusi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Rechter Commissaris). Lembaga ini bertugas menguji keabsahan tindakan penegak hukum sebelum dilakukan upaya paksa, termasuk penyadapan komunikasi elektronik, penyitaan dokumen digital, dan penahanan pra-sidang.

Dengan mekanisme pengawasan judisial ini, setiap tindakan yang berpotensi merampas kebebasan warga negara harus melalui uji kelayakan objektif di hadapan hakim pengawas independen.

Kodifikasi restorative justice ke dalam undang-undang menjauhkan hukum dari watak pembalasan murni dan mengalihkan fokus pada pemulihan kerugian korban secara bermartabat.

Koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan hukum pidana menyambut positif klausul perlindungan hak tersangka, namun mendesak parlemen agar membuka ruang uji publik seluas-luasnya terhadap ketentuan pembuktian forensik digital dan perlindungan saksi mahkota.