Mahkamah Konstitusi Tuntaskan Digitalisasi Berkas Sengketa Pemilukada Berbasis Blockchain Buku Kas Terdistribusi

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengumumkan kesiapan penuh sistem digitalisasi registrasi dan pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Pilkada) berbasis teknologi buku kas terdistribusi (permissioned blockchain).

Langkah inovatif ini dirancang guna menjawab tantangan sengketa dokumen fisik yang kerap menjadi celah polemik berkepanjangan pada setiap perhelatan pesta demokrasi lokal di berbagai tingkatan kabupaten, kota, hingga provinsi.

“Di ruang sidang MK, kepastian hukum berpijak pada kemurnian alat bukti. Melalui sistem verifikasi rantai blok yang kedap manipulasi, setiap lembar formulir hasil perolehan suara yang diserahkan para pihak terkunci oleh sidik digital yang mustahil diubah diam-diam,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi dalam konferensi pers tahunan di Jakarta Pusat.

Validasi C-Hasil Instan Tanpa Keraguan Integritas

Sistem anyar yang dikembangkan bersama pakar kriptografi nasional ini menyematkan kode hash kriptografis SHA-256 pada setiap pindaian formulir C-Hasil plano TPS saat pertama kali diunggah oleh penyelenggara maupun tim saksi pasangan calon.

Bila terjadi klaim perbedaan angka suara antara kubu pemohon dan termohon, majelis hakim konstitusi dapat langsung mengeksekusi pencocokan hash dalam hitungan detik di layar monitor persidangan. Ketidaksesuaian satu karakter angka saja akan otomatis memicu status peringatan modifikasi dokumen.

Keadilan elektoral tidak boleh runtuh akibat manipulasi berkas fisik di tengah perjalanan rekapitulasi berjenjang.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak para pihak untuk menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta di ruang sidang tetap dijamin sepenuhnya, dengan dukungan verifikasi dokumen digital yang mempersempit ruang debat kusir non-substantif.