KTT Keanekaragaman Hayati COP16: Indonesia Dorong Mekanisme Pendanaan Konservasi Hutan Tropis Berkeadilan

Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP16) di Cali berhasil menggalang kesepahaman awal bersama negara-negara pemilik bentang kanopi hutan hujan ekuatorial untuk menuntut mekanisme pendanaan konservasi global yang transparan dan langsung menyasar masyarakat tapak.

Ketua Delegasi Indonesia menekankan bahwa target global pemulihan 30 persen ekosistem terdegradasi pada tahun 2030 (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) tidak akan pernah tercapai jika negara-negara maju terus menunda pemenuhan komitmen pendanaan tahunan sebesar 20 miliar dolar AS.

“Konservasi alam bukanlah beban sepihak bagi negara berkembang yang merawat hutannya. Dunia harus memberikan kompensasi ekonomi yang adil dan dapat diverifikasi atas jasa lingkungan yang dinikmati seluruh umat manusia,” ujar Utusan Khusus Presiden dalam sesi pleno tingkat menteri.

Sertifikasi Kredit Biodiversitas dan Hak Masyarakat Adat

Salah satu proposal terobosan yang diajukan Indonesia adalah integrasi nilai konservasi keanekaragaman hayati ke dalam instrumen bursa karbon resmi (biodiversity credits). Melalui pendekatan ini, korporasi global yang ingin menyeimbangkan jejak ekologis diwajibkan membeli kredit dari proyek restorasi yang membuktikan adanya pemulihan spesies satwa endemik dan tutupan pohon alami.

Indonesia juga memperjuangkan klausul proteksi ketat agar minimal 40 persen dari setiap aliran dana konservasi internasional disalurkan langsung ke rekening desa adat dan kelompok tani hutan tanpa perantara berbelit dari konsultan asing.

Menjaga rimba tropis adalah kerja nyata penjaga hutan di pelosok Nusantara. Bantuan dana konservasi dunia harus tiba utuh di tangan mereka yang bertaruh hidup merawat kanopi bumi.

Inisiatif diplomasi hijau Indonesia ini mendapat dukungan resmi dari blok negara Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) dan negara-negara Cekungan Kongo, membentuk aliansi geopolitik hutan tropis terbesar dalam sejarah perundingan lingkungan internasional.