Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyepakati penguatan kerangka kerja likuiditas valuta asing terpadu guna mempertebal bantalan stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus memastikan ketersediaan pasokan valas bagi pelaku industri manufaktur berorientasi ekspor.
Langkah proaktif ini diambil menyusul evaluasi berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap dinamika pasar keuangan global yang masih diwarnai divergensi kebijakan suku bunga bank-bank sentral utama dunia dan pergeseran arus modal portofolio ke pasar negara berkembang.
“Sinergi moneter dan prudensial perbankan ini dirancang untuk memastikan pasar valas domestik beroperasi dengan likuiditas yang dalam, efisien, dan memiliki daya serap tinggi terhadap potensi gejolak eksternal,” tegas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam taklimat kebijakan di Kompleks Perkantoran Thamrin, Jakarta.
Optimalisasi Instrumen Moneter SVBI dan Kepatuhan DHE
Dalam skema yang diperbarui, bank sentral memperluas frekuensi lelang instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) bertenor pendek hingga menengah. Instrumen ini terbukti efektif menarik penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam dan pengolahan logam hilir agar bertahan lebih lama di dalam negeri.
Pada saat bersamaan, OJK menerbitkan surat edaran pengawasan yang memberikan kelonggaran pembobotan risiko kredit bagi fasilitas lindung nilai (hedging) yang disalurkan perbankan kepada korporasi manufaktur pengguna bahan baku substitusi impor.
Pendalaman pasar valas bukan sekadar menjaga angka nominal kurs, melainkan menjaga denyut rantai pasok industri agar biaya produksi barang ekspor Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif koordinasi lintas otoritas tersebut, dengan catatan agar perbankan pelat merah dan swasta devisa segera menyelaraskan suku bunga simpanan valas agar selaras dengan imbal hasil pasar regional.
Artikel ini diverifikasi dan disetujui oleh redaktur bersertifikat sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ringkasan poin kunci dibantu sistem komputasi terstruktur di bawah pengawasan manusia seutuhnya.
Kementerian BUMN dan Danantara Rampungkan Konsolidasi Aset Energi Terbarukan Senilai Rp180 Triliun
Pembentukan subholding terpadu panas bumi dan surya ditargetkan mempercepat dekarbonisasi industri serta memperluas kapasitas pinjaman hijau di bursa modal global.
Kemenkop Umumkan 85 Persen Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih Bersedia Ditempatkan di Pelosok
Dari total 28.620 kandidat manajer terverifikasi, sebagian besar telah mengonfirmasi penempatan tugas di sentra ekonomi pedesaan guna menggerakkan digitalisasi distribusi pangan dan agrobisnis.
OJK dan Bappenas Resmikan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Edisi Terbaru untuk Dorong Transisi Energi
Pedoman klasifikasi pembiayaan hijau nasional diperluas mencakup penghentian dini PLTU batubara, hilirisasi mineral baterai bersih, serta insentif perbankan bagi proyek rendah karbon.
Tulis tanggapan dengan sopan dan patuhi pedoman etika komunitas.
Masuk dengan Akun Google untuk menulis komentar Anda
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan atau opini mengenai berita ini.