Tidak Semua Rumah Adalah Rumah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Selama COVID-19 – Di tengah COVID-19, ada peningkatan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang mengkhawatirkan secara global. Di Indonesia, temuan survei tahun 2020 oleh Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ) menunjukkan tren serupa.
Tidak Semua Rumah Adalah Rumah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Selama COVID-19
warta – Karena pemerintah memprioritaskan untuk membendung penyebaran virus, tren semacam itu menunjukkan krisis yang muncul saat negara-negara beralih ke ‘kenormalan baru’. Meskipun krisis yang muncul ini dapat dihindari, tidak ada kata terlambat bagi negara untuk mengatasinya sekarang. Untuk melakukannya, khususnya di Indonesia, diperlukan pemahaman tentang bagaimana COVID-19 telah meningkatkan kejadian KDRT dan bagaimana perlu ada penekanan lebih lanjut pada korban KDRT dan masyarakat.
Stres COVID-19 di Indonesia
Dampak utama dari COVID-19 adalah jam yang lebih lama sekarang dihabiskan di rumah. Ini disebabkan oleh pembatasan sosial seperti penguncian dan kehilangan pekerjaan. Sayangnya bagi sebagian orang Indonesia, hal ini juga membuat mereka berisiko kehilangan rumah . Mengarungi lebih jauh ke hal yang asing, orang Indonesia dibiarkan mencari cara untuk mempertahankan rasa normal, misalnya dengan bekerja dari rumah sambil memastikan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan, meskipun secara online. Selain itu, COVID-19 meningkatkan isolasi fisik keluarga inti. Ini menjadi masalah tambahan karena Indonesia adalah masyarakat kolektivis dan di mana agama penting dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak hanya akan kehilangan dukungan dan perhatian dari keluarga besarnya, tetapi juga merekajaringan dukungan keagamaan . Secara kolektif, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan tingkat kecemasan dibandingkan kondisi sebelum COVID. Selama pandemi ini, perempuan Indonesia cenderung mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meski belum ada kajian mendetail, survei Komnas Perempuan tahun 2020 bisa memberikan gambaran tentang fenomena ini.
Secara singkat, responden penelitian ini mengaku mengalami beban kerja rumah tangga yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Studi tersebut melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang dialami, dengan kekerasan fisik dan seksual yang paling sering dialami diikuti oleh kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi. Perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan tersebut adalah mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan dan bekerja di sektor informal, berusia antara 31-40 tahun, mengasuh lebih dari tiga anak, dan tinggal di salah satu dari 10 provinsi teratas dengan jumlah infeksi COVID-19 tertinggi.
Yang sangat meresahkan adalah bahwa kurang dari 10% responden perempuan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang atau mencari bantuan selama pandemi. Mayoritas yang memilih diam adalah perempuan yang minimal memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Selain itu, 69% responden mengaku tidak tahu cara mengakses bantuan hukum atau bentuk lainnya.
Meski berpendidikan dan akses informasi yang mudah, kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi di Indonesia seolah-olah disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan kontrol dalam hubungan. Ketaatan pada patriarki , yang masih lazim di Indonesia, merupakan prediktor penting dari kekerasan tersebut. Bahkan jika perempuan Indonesia harus mencari bantuan dari orang-orang terdekat mereka, banyak yang enggan campur tangan karena takut mengganggu urusan pribadi atau keyakinan mereka bahwa itu masih dalam hak laki-laki untuk melakukannya. Situasi semakin memburuk karena para korban terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu dengan pelakunya selama COVID-19 sehingga semakin membatasi strategi pelarian mereka.
Respons Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan juga masih jauh dari ideal. Meski membutuhkan legislasi yang komprehensif, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali tertunda . Diusulkan pada tahun 2016, RUU ini tidak hanya berupaya mencegah kekerasan seksual tetapi juga memberikan lebih banyak hak kepada korban. Tanpa RUU ini, investigasi saat ini atas kekerasan semacam itu hanya berpusat pada tindakan hukuman bagi pelakunya. Meskipun langkah-langkah ini dapat meringankan korban, pembebasan apa pun dapat dibatalkan karena korban perempuan mungkin harus bersaing dengan budaya menyalahkan korban di Indonesia .
Pemberdayaan Korban dan Masyarakat
Indonesia tidak bisa hanya menunggu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Sambil menunggu pengesahan RUU ini, pemerintah harus bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas) dalam dua hal. Yang pertama adalah mengadopsi pendekatan pendidikan untuk memberdayakan baik korban maupun masyarakat. Khususnya selama COVID-19, korban perempuan harus diberdayakan untuk angkat bicara. Ini bisa dilakukan dengan melaporkan pelaku kekerasan kepada pihak berwenang atau mencari bantuan untuk menghentikan kekerasan. Seiring berjalannya waktu, para korban pada akhirnya harus menyadari perlunya menghindari pembenaran atas pelecehan yang dilakukan terhadap mereka.
Pendidikan juga relevan dalam mengatasi budaya menyalahkan korban di Indonesia. Korban seharusnya tidak harus menanggung penilaian yang bias seperti itu saat menghadapi trauma mereka. Salah satu metode melibatkan memasukkan gagasan persetujuan, paling lambat, dalam kurikulum universitas. Melakukan hal itu dapat berujung pada pengurangan komentar yang tidak beralasan, online dan di kehidupan nyata. Selain itu, masyarakat juga harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Untungnya, tanda-tanda ini termasuk isyarat verbal yang relevan terutama selama masa isolasi fisik yang meningkat seperti selama COVID-19. Dan daripada komunitas yang melapor atas nama korban, akan lebih ideal bagi mereka untuk membantu para korban menemukan keberanian untuk melakukannya sendiri.
Serupa dengan garis depan, masyarakat harus ditunjukkan sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk mengarahkan korban. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk memiliki satu platform terpusat yang dapat diakses melalui berbagai cara termasuk di media yang lebih baru seperti media sosial. Ini sangat penting karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk online, terutama pada saat-saat seperti COVID-19. Secara kolektif dengan demikian, tidak hanya mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada masyarakat, masyarakat tidak terlalu terbebani olehnya.
Menuju Platform Bantuan Terpusat
Untuk memulai pengembangan platform bantuan tersebut, sangat penting untuk mengidentifikasi “hotspot” kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Ini tidak hanya memungkinkan kampanye kesadaran yang lebih bertarget di area tersebut, tetapi juga memungkinkan optimalisasi sumber daya. Misalnya, tempat penampungan dapat didirikan di daerah ini untuk menawarkan bantuan kepada para korban yang mencari perlindungan. Selain itu, dengan membangun jaringan tempat penampungan semacam itu di Indonesia, korban yang bukan berasal dari wilayah tersebut dapat diarahkan ke tempat penampungan terdekat.
Platform terpusat ini juga harus membantu masyarakat tidak hanya dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, tetapi juga mengajak mereka untuk berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu cara untuk memfasilitasi ini adalah melalui sosialisasi pada media yang relevan seperti kampanye media sosial. Hal ini dapat berujung pada pengembangan jaring pengaman perlindungan bagi para korban yang juga tidak mengintimidasi. Informasi penting lainnya termasuk membantu masyarakat untuk mengembangkan tempat penampungan ini sendiri dan memungkinkan individu yang dipercaya untuk memberikan perawatan jangka pendek bagi para korban yang telah memutuskan untuk mencari perlindungan di tempat penampungan, jika diperlukan. Manfaat dari tempat penampungan yang dikembangkan secara organik adalah rasa kepemilikan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas bagi para korban dan mengurangi birokrasi. Selain itu, memberikan perawatan jangka pendek berfungsi sebagai rendah hati,
Salah satu pertimbangan utama dari platform ini adalah untuk memberikan anonimitas kepada para korban dan jaringan tempat penampungan. Meskipun dapat membantu para korban mengambil langkah pertama dalam mencari bantuan, memastikan bahwa tempat penampungan tetap anonim memberikan rasa aman tambahan bagi para korban. Anonimitas seperti itu akan melindungi tempat ini dari kunjungan yang tidak diinginkan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalkan persepsi negatif sementara kampanye kesadaran masyarakat tentang menyalahkan korban sedang berlangsung. Wulan Danoekoesoemo adalah seorang psikolog klinis, salah satu pendiri Lentera Sintas Indonesia, dan Kepala Bagian Konseling Binus University International. Pandangan yang diungkapkan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari STRAT.O.SPHERE CONSULTING.
