5 Tugas BPUPKI: Pengertian dan Sejarah Secara Lengkap

Tugas BPUPKI
image by: kompas.com

Warta News – Tugas BPUPKI yang paling mendasar ialah melakukan usaha-usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI dibentuk oleh pihak Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia menjadi bersedia untuk membantu Jepang.

Pada ulasan kali ini Anda akan mengetahui tentang pengertian, sejarah, serta tugas BPUPKI.

Pengertian BPUPKI

Pengertian BPUPKI
image by: grid.id

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan bentukan pemerintah Jepang.

Tugas BPUPKI yang paling utama sejak pertama dibentuk ialah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai di Jepang.

Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan Jepang membentuk badan ini ialah menunjukkan janji kemerdekaan yang akan diberikan pada Indonesia.

BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat ditemani oleh wakilnya yang bernama Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio. Jumlah anggota BPUPKI adalah 67 orang.

Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang asli Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. BPUPKI bertugas untuk memahami serta menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, dan pemerintahan yang dibutuhkan untuk Indonesia saat merdeka.

Sejarah BPUPKI

Sejarah BPUPKI
image by: ceerdika.com

Sejarah pembentukan BPUPKI terdapat dalam sebuah maklumat bernama Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Keluarnya maklumat ini dilatarbelakangi oleh kedudukan Jepang yang semakin terancam karena perang melawan sekutu.

Jadi, kebijakan pemerintah Jepang untuk membuat BPUPKI tidak semata-mata hanya karena kebaikan hatinya.

Pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI demi kepentingan kekuasaannya sendiri, yakni ingin menarik rakyat Indonesia untuk membantu mempertahankan sisa kekuatan Jepang.

Selain itu, Jepang juga menginginkan bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan politik kolonialnya.

Tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan mampu menutupi semua tujuan utama Jepang.

Jatuhnya Saipan ke tangan sekutu pada tahun 1944 menyebabkan pasukan Jepang di beberapa daerah berhasil dipukul mundur.

Situasi krisis tersebut menyebabkan Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan tentang pembentukan BPUPKI.

Pengumuman pembentukan BPUPKI tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah itu pada tanggal 29 April 1945 diumumkan mengenai kepengurusan BPUPKI.

Pada saat itu maksud Jepang membentuk BPUPKI ialah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Sebagai gantinya bangsa Indonesia dijanjikan kemerdekaan.

Pada tanggal 28 April 1945 dilangsungkan peresmian BPUPKI di Chuo Sangi In yang saat ini telah menjadi Gedung Departemen Luar Negeri.

Dalam acara peresmian ini terdapat anggota pengibar bendera merah putih, yakni Royohiko Masuka.

Jendral Itagaki dan Letnan Jendral Nagano yang merupakan pejabat asal Jepang pun juga hadir dalam acara peresmian BPUPKI.

Pada tanggal 7 September 1944 Jepang mengadakan sidang parlemen dan suasana sidang tersebut tidak terlalu baik. Karena Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Dai Nippon didesak oleh Sekutu.

Desakan tersebut juga termasuk di daerah Indonesia yang merupakan wilayah penduduk Jepang pada saat itu. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan badan baru yang bernama PPKI.

Tugas BPUPKI

BPUPKI
image by: republika.co.id

Berikut beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seluruh anggota BPUPKI:

1. Membahas Dasar Negara

Tugas BPUPKI yang pertama ialah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara.

Setiap negara yang merdeka harus memiliki dasar yang bisa dijadikan pedoman penyelenggaran pemerintahan. Bahasan mengenai dasar negara Indonesia telah dilakukan pada sidang pertama BPUPKI.

2. Membentuk Reses

Reses adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para parlemen negara serta dilaksanakan di luar masa sidang. Biasanya reses akan dilakukan pada saat para parlemen berada di luar Gedung DPR.

Contoh dari reses ialah kegiatan berupa kunjungan kerja, baik kelompok maupun individu. Namun, di sampai akhir persidangan BPUPKI belum juga didapatkan kesepakatan mengenai dasar negara.

3. Menampung Saran

Tugas BPUPKI yang selanjutnya adalah menampung semua saran atas apa yang sudah BPUPKI lakukan.

Hal ini telah direalisasikan melalui pembentukan panitia kecil. Dengan adanya panitia kecil tersebut, BPUPKi dapat menampung lebih banyak saran.

Saran atau masukan yang ditampung harus berkaitan dengan upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Seluruh anggota panitia kecil ini juga merupakan anggota dari BPUPKI sendiri.

4. Memberikan Bantuan Kepada Panitia Sembilan

Tidak hanya sekedar membentuk panitia sembilan lalu meninggalkannya, BPUPKI masih terus memberikan bantuan kepada para panitia.

Salah satu bantuan yang diberikan BPUPKI ialah dengan menampung semua saran lalu membahasnya hingga mendapatkan solusi yang dianggap paling tepat.

Tugas panitia sembilan hampir sama dengan BPUPKI, yakni memegang tanggung jawab penuh dalam perumusan dasar negara.

Selain itu, panitia sembilan juga memiliki hak untuk memberikan usulan baik secara tulisan maupun lisan.

5. Piagam Jakarta

Piagam Jakarta adalah naskah yang dibuat oleh panitia sembilan. Peranan BPUPKI dalam penyusunan piagam jakarta ialah dengan menyelenggarakan rapat. BPUPKI mengadakan rapat untuk menyusun piagam jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Isi dari piagam jakarta ialah garis-garis pemberontakan yang bertujuan untuk memberikan perlawanan terhadap imperialisme, fasisme, dan kapitalisme.

Sidang BPUPKI

a. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. BPUPKI mengadakan pembukaan serta pelantikan di gedung Chuo Sangi In pada tanggal 28 Mei 1945.

Kemudian sidang pertamanya secara resmi dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 dengan membahas mengenai dasar negara.

Tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara ialah Prof. Dr. Mr. Soepomo, Muhammad Yamin, dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan usulan lima prinsip dasar negara.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr Soepomo juga menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang berbeda dengan Muhammad Yamin.

Sedangkan rumusan dasar negara milik Ir. Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu Ir. Soekarno juga mengusulkan nama dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila.

b. Sidang BPUPKI Kedua

Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Pada sesi ini BPUPKI membagi anggotanya menjadi beberapa komite kecil. Pembagian komite tersebut diantaranya ialah:

– Komite penyusunan hukum dasar

Komite ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dan dan sidangnya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1945. Sidang komite ini membahas tentang pembentukan komite kecil yang bertugas untuk merancang isi UUD.

– Komite ekonomi dan keuangan

Komite ini dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Sidang komite ekonomi dan keuangan berlangsung pada tanggal 13 Juli 1945.

Sama seperti komite penyusunan hukum dasar, komite ini memiliki tugas untuk menyusun isi konstitusi.

– Komite pertahanan tanah air

Komite ini dipimpin oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso dan sidangnya berlangsung pada tanggal 14 Juli 1945.

Hal-hal penting yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI ialah:
– Kewarganegaraan Indonesia
– Wilayah NKRI
– Pertahanan negara
– Pendidikan
– Rancangan konstitusi
– Ekonomi dan keuangan

Tugas BPUPKI belum sempat selesai karena harus dibubarkan terlebih dahulu. Meskipun begitu, BPUPKI tetap memiliki banyak peran dalam kemerdekaan Indonesia.

Tugas dan pekerjaan BPUPKI yang belum sempat tuntas kini telah diselesaikan oleh PPKI.