Perjanjian Renville: Latar Belakang, Dampak, Isi, Hasil dan Tokoh

Perjanjian Renville
image by: olympics30.com

Warta News – Perjanjian Renville merupakan perjanjian lanjutan dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini sangat perlu dilakukan, mengingat Indonesia dan Belanda masih terus berseteru dan belum menemui titik terang.

Secara garis besar, perjanjian ini berisi tentang pembagian wilayah untuk Indonesia dan Belanda. Namun rupanya, nasib rakyat Indonesia belum berubah, serangan bersenjata pun masih terus ada.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Latar Belakang Perjanjian Renville
image by: elshinta.com

Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa penting, diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran Belanda pada Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati telah disepakati oleh kedua negara, namun rupanya perjanjian ini hanya berlaku 4 bulan saja. Belanda secara sepihak telah mendeklarasikan bahwa perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi.

Alasannya adalah, jelas Belanda masih belum puas atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Belanda masih terus berambisi menguasai wilayah Indonesia lainnya yang lebih luas.

2. Agresi Militer I

Tidak cukup sekedar melanggar perjanjian, Belanda bahkan melakukan serangan bersenjata pada rakyat Indonesia. Serangan ini dikenal dengan istilah Agresi Militer Belanda I.

Pertempuran terjadi di berbagai tempat, kerugian materi dan korban nyawa pun berjatuhan. Hubungan Indonesia dan Belanda semakin memanas.

3. Menarik Perhatian PBB

Perseteruan Indonesia-Belanda akhirnya sampai ke “telinga” PBB. Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berupaya keras untuk mendamaikan kedua negara ini.

Upaya PBB cukup berhasil, Indonesia dan Belanda akhirnya memasuki masa gencatan senjata mulai tanggal 5 Agustus 1947. Situasi pun mulai tenang, meski belum sepenuhnya damai.

4. Pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara)

Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB mengusulkan untuk dibentuk KTN. KTN berperan sebagai mediator untuk mengatasi masalah antara Indonesia dan Belanda.

Negara yang bergabung dalam KTN yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pemilihan 3 negara tersebut juga telah mendapat persetujuan dari pihak Indonesia dan Belanda.

5. Perundingan Perjanjian Renville

Setelah semua anggota telah siap, maka perundingan pun dimulai, tepatnya sejak tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini diselenggarakan di atas kapal milik Amerika Serikat.

Perundingan terus berlangsung selama berlayar, sebelum akhirnya berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948, dan lahirlah Perjanjian Renville.

Hasil Perjanjian Renville

Hasil Perjanjian Renville
image by: jernih.co

Perjanjian yang telah dirundingkan tersebut menghasilkan beberapa hal berikut:

1. Wilayah Indonesia Terpecah

Indonesia tidak lagi utuh, sebut saja pulau Jawa. Dalam perjanjian ini telah disepakati bahwa Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan wilayah milik Belanda.

Kedua wilayah tersebut tergabung dalam RIS (Republik Indonesia Serikat). RIS termasuk dalam wilayah persemakmuran Belanda. Indonesia tidak berhak lagi memimpin 2 wilayah ini.

2. Indonesia Bukan Lagi Negara Kesatuan

Awalnya Indonesia berbentuk “negara kesatuan” yang dipimpin oleh Presiden. Namun setelah terpecah Indonesia berubah menjadi negara federasi, bukan lagi negara kesatuan.

Hal ini disetujui oleh perwakilan Indonesia karena pihak Belanda mengajukan syarat demikian. Jika tidak dipenuhi, maka Belanda tidak akan mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia.

3. Sistem Pemerintahan Berubah

Setelah berubah menjadi negara federasi, secara otomatis sistem Pemerintahan juga berubah. Sistem Pemerintahan berubah menjadi parlementer, padahal semula Indonesia menganut sistem presidensial.

Sistem parlementer harus dipimpin oleh perdana menteri. Dalam hal ini, Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, dan Soekarno sebagai Kepala Negara.

4. Memicu Protes dari Rakyat

Setelah dibentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, ternyata sistem pemerintahan tidak berjalan mulus. Banyak aksi protes dari masyarakat, khususnya dari partai politik.

Bahkan, banyak partai politik yang menarik kembali wakil-wakilnya dari jajaran kabinet. Hal ini terjadi karena Amir Syarifuddin dianggap memihak Belanda dan seolah-olah menjual Indonesia.

Dampak Perjanjian Renville

Dampak Perjanjian Renville
image by: tragedisosialdansejarah.blogspot.com

Perjanjian yang telah resmi diberlakukan ini juga menimbulkan dampak yang cukup fatal, khususnya di Indonesia. Dampak yang terjadi diantaranya:

1. Kekecewaan Rakyat Indonesia

Dampak paling menonjol adalah kekecewaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Harapan mereka setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1947 rupanya masih berupa isapan jempol. Ternyata Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih ada beberapa wilayah yang terpecah dan berada di bawah naungan Belanda.

2. Situasi Ekonomi Semakin Sulit

Dampak yang kedua yaitu kondisi ekonomi di Indonesia semakin krisis. Banyak aset Indonesia yang direbut oleh Belanda, misalnya lahan pertanian yang subur, sumber rempah-rempah terbaik, dan lain-lain. Belanda terus menekan rakyat dari segi ekonomi, tujuannya agar mereka menyerah dan akhirnya “berlutut” di hadapan Belanda.

3. Pasukan TNI Melemah

Tidak hanya sektor ekonomi, Belanda juga melemahkan sektor pertahanan Indonesia. TNI yang selama ini diakui sebagai benteng pertahanan Indonesia mulai digerus oleh Belanda.

Mereka diminta untuk pergi dari wilayah kekuasaan Belanda. Namun, TNI dan rakyat lainnya tidak menyerah begitu saja. Ada pasukan Siliwangi yang melakukan gerilya menuju Jawa Tengah secara diam-diam.

4. Belanda Membentuk “Negara Boneka”

Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, Belanda kemudian membentuk negara persemakmuran BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg.

BFO terdiri atas beberapa negara, diantaranya yaitu Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Borneo Barat, serta Negara Jawa Timur. Mereka sering disebut “negara boneka” karena semua dikendalikan oleh Belanda.

5. Konflik Masih Terus Berlanjut

Setelah Perjanjian Renville, Indonesia masih terus berseteru dengan Belanda. Banyak partai politik yang memberontak, bahkan ada beberapa kelompok yang membentuk organisasi baru yang bertujuan khusus memprotes masalah ini.

Usaha diplomatik juga masih terus diusahakan oleh petinggi Indonesia. Setelah ini, Indonesia masih akan menghadapi Agresi Militer II dari Belanda.

Isi Perjanjian Renville

Isi Perjanjian Renville
image by: squarespace-cdn.com

Rapat antara Belanda, Indonesia dan ditengahi oleh KTN akhirnya menemui titik terang yang tertuang dalam Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut berisi 3 poin utama, yaitu:

1. Belanda hanya akan mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

2. Indonesia dan Belanda telah menyetujui adanya garis demarkasi. Garis ini berguna untuk yang membagi wilayah milik Indonesia dan wilayah kekuasaan Belanda.

3. TNI yang ada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur harus mundur, karena kedua wilayah tersebut milik Belanda.

Tokoh Perjanjian Renville

Tokoh Perjanjian Renville
image by: kompas.com

Banyak tokoh yang berperan penting dibalik rumusan perjanjian ini. Beberapa diantaranya adalah:

1. Indonesia

a. Amir Syarifudin
b. Ali Sastroamijoyo
c. H, Agus Salim
d. Dr. Coatik Len
e. Dr. J. Leimena
f. Nasrun

2. Belanda

a. R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo (utusan delegasi)
b. Mr. H. A. L. Van Vredenburgh
c. Dr. P. J. Koets
d. Mr. Dr. Chr. Soumokil

3. KTN (Komisi Tiga Negara)

a. Belgia diketuai oleh Paul Van Zeeland
b. Australia diketuai oleh Richard C. Kirby
c. Amerika Serikat diketuai oleh Dr. Frank Graham

Secara sekilas, Perjanjian Renville dibuat untuk menyempurnakan Perjanjian Linggarjati. Namun ternyata keduanya memberikan hasil yang sama. Indonesia tetap “kalah”, dan Belanda tetap menang dan terus berkuasa.

Meski kemerdekaan Indonesia sudah diumumkan sejak tahun 1945, namun hingga 2 sampai 3 tahun berikutnya Indonesia masih ada dalam kekuasaan Belanda.