Perjanjian Bongaya: Latar Belakang, Isi, Dampak dan Tokoh

Perjanjian Bongaya
image by: Tirto.id

Warta News – Perjanjian Bongaya sering disebut sebagai perjanjian perdamaian. Padahal, isi sebenarnya adalah sebuah deklarasi kekalahan.

Siapa yang kalah? Dalam hal ini adalah Kerajaan Gowa, mereka telah kalah dari VOC atau kompeni. Perjanjian telah resmi diteken oleh kedua pihak sejak tanggal 18 november 1667.

Lalu, bagaimana perjanjian ini bisa terwujud? Simak sejarahnya berikut ini.

Latar Belakang Perjanjian Bongaya

Latar Belakang Perjanjian Bongaya
image by: merdeka.com

Perjanjian ini dibuat sebagai bentuk kekalahan Kerajaan Gowa dari pihak kompeni. Kerajaan Gowa saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, raja ke-16 di kerajaan Islam tersebut. Konflik yang melatarbelakangi perjanjian ini di antaranya:

1. Kecurangan Belanda

Kedatangan Belanda di Indonesia memang menimbulkan konflik dan krisis yang berkepanjangan. Khususnya di tanah Maluku yang memang kaya akan sumber rempah-rempah.

Belanda merasa sangat untung berdagang di sana, hingga akhirnya mereka berhasil “mengusir” Portugis yang sudah lebih dulu berkuasa di Maluku.

Setelah itu, Belanda juga berlaku curang terhadap penduduk setempat. Mereka ingin rempah-rempah di tanah Maluku menjadi milik mereka seutuhnya.

Hal ini tentu membuat Sultan Hasanuddin murka, karena hal tersebut merupakan perbuatan dzalim yang dilarang Allah. Sultan Hasanuddin ingin penduduk pribumi dan Belanda sama-sama berniaga dengan baik tanpa saling menjatuhkan.

2. Serangan Belanda (VOC)

Kemarahan Sultan Hasanuddin atas perlakuan Belanda ternyata semakin membuat Belanda melonjak. Bahkan Belanda mulai menyerang Kerajaan Gowa, serangan ini dimulai tahun 1660. Serangan dari Belanda bisa dikatakan selalu menang, namun belum bisa menghancurkan Kerajaan Gowa seutuhnya.

Serangan masih terus berlanjut hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1667. Pada tahun ini, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Speelman kembali menyerang Kerajaan Gowa yang ada di Makassar. Kali ini, serangan cukup besar hingga membuat Sultan Hasanuddin dan rakyatnya kalah.

3. Terjadinya Perjanjian Bongaya

Kerajaan Gowa semakin melemah, Sultan Hasanuddin berada dalam situasi sulit. Bagaimanapun, ia tetap harus berusaha melindungi rakyatnya yang masih tersisa.

Demi mengakhiri peperangan yang tanpa ujung, akhirnya Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menuruti permintaan kompeni. Bukti kekalahan Sultan Hasanuddin akhirnya diabadikan dalam Perjanjian Bongaya.

Perjanjian ini resmi diberlakukan sejak 18 November 1667, dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di Makassar. Pihak Kerajaan Gowa diwakili oleh Sultan Hasanuddin, dan pihak kompeni diwakili oleh Cornelis Speelman.

Namun rupanya, seluruh isi perjanjian ini sangat merugikan pihak Kerajaan Gowa. Sebaliknya, pihak kompeni lah yang sangat diuntungkan.

Isi Perjanjian Bongaya

Isi Perjanjian Bongaya
image by: histori.id

Perjanjian ini berisi 30 rumusan yang sangat detail dan kompleks. Simak 13 diantaranya sebagai berikut:

1. Ada 2 perjanjian yang harus diberlakukan secara sah. Keduanya yaitu, perjanjian antara Karaeng Popo dan Dewan Hindia pada 19 Agustus 1660, serta perjanjian Pemerintah Makassar dengan Jacob Cau (Komisioner VOC) yang diresmikan tanggal 2 Desember 1990.

2. Semua pejabat dan rakyat Eropa yang masih tinggal di Makassar harus segera dipulangkan kepada Laksamana Cornelis Speelman.

3. Semua perlengkapan yang tersisa, termasuk meriam dan uang yang berasal dari kapal Walvisch dan Leeuwin, harus diberikan kepada kompeni.

4. Siapapun yang terbukti bersalah telah membunuh warga Belanda, maka harus diadili dan diberi hukuman setimpal.

5. Kerajaan Makassar diharuskan membayar uang ganti rugi serta hutang-hutangnya kepada kompeni, batas pembayaran yaitu musim berikut.

6. Semua warga Portugis dan Inggris harus pergi dari tanah Makassar, tidak boleh ada yang tinggal dan berdagang.

7. Hanya kompeni yang diperbolehkan berdagang di tanah Makassar. Selain warga Belanda, tidak ada yang boleh berdagang. Jika aturan ini dilanggar, maka barang dagangan akan menjadi sitaan kompeni.

8. Kompeni tidak dibebankan dengan pembayaran pajak impor, ekspor, dan bea cukai.

9. Wilayah yang boleh dikunjungi oleh Pemerintah dan warga Makassar diantaranya yaitu Bali, Jakarta, Jambi, Pantai Jawa, Banten, Johor, Palembang, dan Kalimantan.

Perjalanan yang dilakukan harus berdasarkan izin dari Komandan Belanda yang ada di Makassar. Jika ada yang melanggar maka dianggap sebagai musuh.

Terlebih lagi jika melakukan perjalanan menuju Solor, Bima dan Timor atau sekitarnya, maka mereka harus menebusnya dengan nyawa dan harta.

10. Semua benteng yang ada di Makassar harus dihancurkan, kecuali Benteng Somba Opu yang digunakan untuk Raja.

11. Benteng Ujung Pandang beserta tanah di wilayah tersebut segera diserahkan kepada VOC atau kompeni. Benteng harus dalam keadaan baik tanpa kerusakan.

12. Dalam berniaga di Makassar, harus menggunakan koin Belanda yang bentuknya sama seperti di Batavia.

13. Raja serta bangsawan diharuskan mengirim uang yang senilai dengan 1000 budak laki-laki dan perempuan ke wilayah Batavia. Uang ini menggunakan perhitungan 2 ½ tael atau setara dengan 40 emas.

Sebagian dari setoran tersebut harus dikirim paling lambat bulan Juni, sedangkan sisanya harus sudah terkirim pada musim berikutnya.

14. Raja maupun para bangsawan dari Makassar tidak diperbolehkan ikut campur segala urusan Bima serta wilayahnya.

15. Raja Bima beserta Karaeng Bontomarannu harus dihukum oleh kompeni.

16. Segala hal yang telah diambil oleh Sultan Butung saat penyerangan terakhir di Makassar, harus segera dikembalikan. Sedangkan yang telah meninggal atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka diganti dengan kompensasi.

17. Untuk Sultan Ternate, semua orang dan senjata (senapan dan meriam) yang telah diambil dari Kepulauan Sula, harus segera dikembalikan.

Sedangkan untuk Gowa, mereka harus melepaskan apa yang menjadi keinginannya, yaitu menguasai tempat-tempat yang sebelumnya dikuasai oleh Raja Ternate, Tempat tersebut diantaranya Kepulauan Selayar, Pansiano, seluruh pantai timur di Sulawesi, Banggai, Kepulauan Gapi, Mandar, serta Manado.

18. Kerajaan Gowa harus bersedia menanggalkan kekuasaannya atas Bugis dan Luwu. Raja tua Soppeng (La Ténribali) beserta seluruh tanah dan rakyatnya harus segera dibebaskan.

Begitu juga dengan Petinggi Bugis lainnya yang masih menjadi tawanan di Makassar, serta para wanita dan anak-anak yang ditahan Petinggi Gowa.

19. Raja Layo, Bangkala, serta seluruh tanah milik Turatea dan Bajing harus segera dibebaskan.

20. Seluruh tanah dari Bulo-Bulo sampai Turatea, serta tanah dari Turatea sampai Bungaya, semua tetap menjadi hak kompeni sebagai penakluknya.

21. Pemerintah Gowa harus meninggalkan wilayah Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar. Pemerintah Gowa juga tidak diperkenankan membantu mereka, baik melalui tenaga manusia maupun dengan senjata.

22. Bagi laki-laki asal Bugis dan Turatea yang telah menikah dengan perempuan Makassar, mereka bisa terus tinggal bersama. Namun selanjutnya, jika ada pernikahan diantara penduduk Makassar dan Bugis/Turatea, harus melalui izin penguasa yang berwenang.

23. Pemerintah Gowa harus menutup akses ke wilayahnya untuk semua orang, kecuali kompeni atau Belanda. Mereka juga diwajibkan membantu Belanda melawan musuh.

24. Persahabatan dan persekutuan harus ada di antara para penguasa. Penguasa atau Raja yang dimaksud yaitu yang berada di wilayah Makassar, Ternate, Bacan, Tidore, Butung, Soppeng, Bugis, Luwu, Turatea, Bajing, Layo, Bima, serta penguasa lainnya yang ingin bergabung.

25. Jika ada konflik diantara anggota sekutu, maka Kapten Belanda (Fort Rotterdam) harus menengahinya. Jika ada yang tidak mengindahkan mediasi ini, maka akan mendapat perlakuan yang sesuai.

26. Ketika perjanjian damai ini sudah disumpah, ditandatangani, dan diberi cap, maka Raja dan bangsawan dari Makassar diharuskan mengirim 2 wakilnya ke Batavia guna menyerahkan perjanjian resmi ini kepada Gubernur dan Dewan Hindia. Jika perjanjian ini tidak disetujui, maka Gubernur dapat menyandera 2 wakil tersebut selama rentang waktu yang tidak ditentukan.

27. Semua orang Inggris yang berada di Makassar, harus menuju Batavia dengan membawa seluruh barang-barangnya.

28. Apabila Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak ditemukan dalam waktu 10 hari, baik hidup atau mati, maka putrinya harus ditahan.

29. Pemerintah Gowa diharuskan membayar 250.000 rijksdaalders sebagai ganti rugi. Pembayaran bisa dengan meriam, emas, perak, permata, atau barang lainnya yang senilai. Pembayaran dilakukan selama 5 musim secara berturut-turut.

30. Semua bangsawan, Raja Makassar, Laksamana, serta semua pihak yang tergabung dalam persekutuan ini diharuskan mengucap sumpah, menandatangani, serta membubuhi tanda (cap) pada rumusan perjanjian ini. Semua dilakukan atas nama Tuhan, dan mulai berlaku sejak Jumat, 18 November 1667.

Dampak Perjanjian Bongaya

Dampak Perjanjian Bongaya
image by: jurnalponsel.com

Perjanjian yang berisi 30 pasal tersebut rupanya menimbulkan dampak yang cukup fatal bagi Kerajaan Gowa. Dampak yang terjadi setelah perjanjian tersebut berlaku diantaranya:

1. Pemberontakan Sultan Hasanuddin

Merasa dirugikan atas seluruh pasal di dalam Perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin pun tidak tinggal diam. Dua tahun setelah perjanjian tersebut diteken, yaitu tahun 1669 Sultan Hasanuddin berusaha memberontak dan menyerang Belanda. Peperangan berlangsung mencekam dan terjadi di berbagai wilayah.

2. Runtuhnya Kerajaan Gowa

Sayangnya, kemenangan tidak pernah berpihak pada Sultan Hasanuddin dan kerajaannya. Belanda selalu menang, bahkan telah berhasil menghancurkan seluruh benteng.

Kerajaan Gowa pun telah hancur, Sultan Hasanuddin akhirnya turun tahta pada tanggal 22 Juni 1669. Menurut catatan sejarah, perang ini termasuk perang terhebat yang pernah dilalui VOC Belanda.

3. Belanda Semakin Berkuasa

Setelah runtuhnya Kerajaan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin, maka secara otomatis Belanda atau VOC semakin berkuasa. Belanda semakin mudah melakukan monopoli perdagangan di Makassar. Tidak hanya itu, Belanda juga semakin kaya karena semua hasil bumi di wilayah tersebut harus diserahkan kepada Belanda.

4. Rakyat Makassar Menderita

Setelah Belanda berkuasa penuh, maka rakyat Makassar menjadi semakin menderita dan merugi secara materi. Mereka diminta untuk mengganti kerugian selama perang dan tidak mendapatkan keuntungan hasil bumi. Lebih dari itu, rakyat Makassar juga dipaksa harus membantu VOC ketika mendapatkan ancaman dari pihak lain.

Tokoh Perjanjian Bongaya

Tokoh perjanjian bongaya
image by: donisetyawan.com

Tokoh paling sentral yang terlibat langsung dalam Perjanjian Bongaya adalah Sultan Hasanuddin dan Cornelis Speelman. Sultan Hasanuddin merupakan Raja dari Gowa, ia juga telah memimpin perang saat melawan Belanda.

Sedangkan Cornelis Speelman merupakan komandan dari VOC, ia juga telah memimpin pertempuran saat akan menghancurkan Kerajaan Gowa.

Perjanjian Bongaya digembar-gemborkan sebagai perjanjian perdamaian antara Belanda dan Kerajaan Gowa. Padahal, perjanjian ini sepenuhnya berisi tentang pasal-pasal yang merugikan Kerajaan Gowa, terutama momen Sultan Hasanuddin turun tahta.

Dengan kata lain, Belanda ingin mengumumkan pada dunia bahwa mereka telah berhasil meruntuhkan Kerajaan Gowa dan menguasai wilayah tersebut.